<\/p>\n
Pontianak \u2013 Kalbar<\/span> – Realita.Online<\/span> \/\/<\/p>\n Di sebuah warung sederhana yang beraroma kopi hitam pekat dan sesekali diselingi kepulan asap rokok, suara hati rakyat menggema lewat seorang pria bersahaja bernama Najib.<\/p>\n Najib sebagai Humas Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Kalimantan Barat, Ia bicara lantang tentang nasib ribuan penambang kecil yang mengais hidup dari tanah Kalbar.<\/p>\n “Izin IPR ini jangan dipersulit. Justru harus dipermudah untuk saudara-saudara kita yang menggantungkan hidup dari tambang rakyat.<\/p>\n Mereka bukan penjahat, mereka hanya ingin bekerja,” kata Najib sambil mengaduk kopinya perlahan, menatap awak media dengan sorot mata serius namun penuh empati.<\/p>\n Bicara soal pertambangan rakyat memang bukan hal sederhana. Ada kerumitan antara hukum, lingkungan, dan ekonomi.<\/p>\n Namun satu hal pasti: di balik gundukan tanah dan lumpur tambang itu, ada perut anak-anak yang harus diisi, ada sekolah yang harus dibayar, dan ada masa depan yang diperjuangkan.<\/p>\n IPR: Jalan Tengah Antara Legalitas dan Kemanusiaan<\/p>\n IPR atau Izin Pertambangan Rakyat, adalah harapan baru bagi masyarakat lokal Kalimantan Barat yang selama ini beroperasi dalam bayang-bayang status ilegal sebagai PETI (Penambangan Tanpa Izin).<\/p>\n Dengan IPR, tambang rakyat bisa dilegalkan, diawasi, dan didampingi agar tetap ramah lingkungan serta memberi manfaat ekonomi yang adil.<\/p>\n “Selama ini, PETI sering dicap buruk. Tapi mari kita jujur tanpa solusi legal seperti IPR, mereka akan tetap menambang secara sembunyi-sembunyi.<\/p>\n Legalitas bukan hanya soal hukum, tapi juga soal perlindungan dan kesejahteraan rakyat,\u201d ujar Najib sambil menyesap kopinya.<\/p>\n Skema Kecil, Dampak Besar<\/p>\n IPR dirancang untuk kegiatan tambang berskala kecil dengan teknologi sederhana, modal terbatas, dan dilakukan oleh masyarakat lokal.<\/p>\n Luas wilayahnya pun dibatasi maksimal 5 hektare untuk individu, dan hingga 10 hektare untuk koperasi.<\/p>\n Namun di balik keterbatasan itu, ada potensi ekonomi besar yang selama ini luput dari perhatian negara.<\/p>\n Lebih jauh, Najib mengingatkan bahwa pengesahan IPR di Kalbar bukan sekadar soal teknis administratif. Ini soal keadilan sosial.<\/p>\n \u201cIPR adalah bentuk pengakuan negara bahwa rakyat kecil juga berhak hidup dari sumber daya alamnya sendiri, asalkan dilakukan dengan cara yang tertib, legal, dan bertanggung jawab,\u201d tegasnya.<\/p>\n Seruan kepada Pemerintah Daerah<\/p>\n Najib pun menyuarakan harapan besar kepada pemerintah provinsi dan kabupaten\/kota agar tidak ragu mendukung percepatan penerbitan IPR.<\/p>\n \u201cJangan biarkan rakyat hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian.<\/p>\n Berikan mereka kepastian hukum, berikan mereka hak untuk bekerja secara sah.<\/p>\n Kita butuh pendekatan yang bijak, bukan hanya tindakan represif,\u201d katanya.<\/p>\n Penutup: Dari Tanah, Untuk Rakyat<\/p>\n Dari segelas kopi, kepulan rokok, dan suara tulus dari balik warung kopi sederhana, tersirat sebuah pesan penting: tambang rakyat bukan sekadar soal emas di perut bumi, tapi tentang kehidupan yang menggantung di ujung legalitas.<\/p>\n Dan IPR adalah jembatan harapan menuju masa depan yang lebih adil.<\/p>\n IPR untuk Rakyat, Legalitas untuk Kesejahteraan!<\/p>\n Dari Bumi Kalbar, Rakyat Menambang Harapan!<\/p>\n Legal, Aman, dan Menyejahterakan \u2013 Tambang Rakyat Butuh Pengakuan!<\/p>\n ( Najib )<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Pontianak \u2013 Kalbar – Realita.Online \/\/ Di sebuah warung sederhana yang beraroma kopi hitam […]<\/p>\n","protected":false},"author":12,"featured_media":2598,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[130,131],"class_list":["post-2597","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","tag-izin-pertambangan-rakyat","tag-lpk-ri"],"yoast_head":"\n