Jakarta – Realita.online, Ksmis, 6 Agustus 2026 – Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Sudaryono yang resmi dilantik Presiden Prabowo pada 22 Juli 2026, mempertegas kewajiban seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebelum beroperasi.
Kebijakan ini mengacu pada Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025. SLHS menjadi bukti dapur SPPG memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami tidak ingin ada kompromi terhadap kebersihan dan keamanan makanan anak-anak Indonesia. SPPG yang tidak laik higienis tidak boleh beroperasi sebelum memiliki sertifikat resmi,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati.
SLHS Syarat Mutlak:
SLHS diterbitkan Dinas Kesehatan setelah dapur lolos 5 kunci: kebersihan, pemisahan bahan, suhu aman saat masak, penyimpanan tepat, dan penggunaan air serta bahan baku aman. Sertifikat berlaku 1 tahun.
Bersama Wakil Kepala Agustina Arumsari dan Trenggono, Sudaryono menekankan SLHS bukan sekadar dokumen. “Ini jaminan makanan yang keluar dari SPPG benar-benar aman, higienis, dan layak konsumsi,” katanya.
Target Agustus 2026 Tuntas:
Data Kemenkes per 15 April 2026: 13.576 SPPG dari 25.925 yang beroperasi sudah ber-SLHS atau 52,37%. BGN menargetkan Juni seluruh SPPG daftar, dan Agustus 2026 semua sudah bersertifikat.
Untuk percepatan, BGN menggandeng Kemenkes, Dinkes, dan BPOM. SPPG yang belum patuh terancam suspensi operasional.
Di daerah, Pemprov Jabar memberi tenggat 30 Oktober 2025 bagi 2.131 SPPG untuk mengurus SLHS.
Dengan kepemimpinan baru, BGN berharap kasus keracunan MBG tidak terulang dan jutaan penerima manfaat mendapat makanan bergizi yang aman.
