Ngabang/Landak, Realita.Online – Seorang warga yang hendak mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Ngabang, Kabupaten Landak, Senin (24/2/2025), mengalami penolakan lantaran kendaraan Daihatsu Sigra miliknya belum terverifikasi dalam sistem MyPertamina. Sementara itu, antrean panjang dirigen yang telah memiliki barcode justru tetap dilayani oleh pihak SPBU.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, di sekitar SPBU tersebut terdapat kantor kepolisian, namun praktik pengisian BBM menggunakan dirigen dalam jumlah besar tetap berlangsung tanpa hambatan.
Fenomena ini memicu pertanyaan publik: apakah sebenarnya dirigen juga dapat memiliki barcode? Jika benar demikian, bagaimana prosedur untuk mendapatkannya?
Berdasarkan aturan yang berlaku, penggunaan barcode dalam transaksi BBM subsidi melalui aplikasi MyPertamina umumnya diperuntukkan bagi kendaraan yang telah terdaftar dan diverifikasi. Namun, dalam praktiknya, sejumlah SPBU di berbagai daerah tampak memberikan layanan khusus bagi konsumen yang membawa dirigen, yang menimbulkan dugaan adanya permainan atau penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.
Untuk mendapatkan barcode BBM subsidi, pengguna kendaraan harus mendaftar melalui laman resmi MyPertamina dengan mengunggah dokumen kendaraan dan data diri yang sesuai. Namun, belum ada kejelasan apakah mekanisme yang sama berlaku bagi pengguna dirigen, atau apakah ada kebijakan tersendiri bagi pengecer dan pelaku usaha tertentu.
Kondisi di SPBU Ngabang ini mengundang spekulasi mengenai adanya pembiaran atau kelalaian dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Keberadaan kantor kepolisian yang berdekatan seharusnya menjadi faktor pengendali dalam mencegah potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pengelola SPBU maupun aparat terkait mengenai dugaan adanya permainan dalam distribusi BBM di SPBU tersebut.
Masyarakat berharap adanya transparansi dan pengawasan yang lebih ketat dalam penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
