SUKATANI, Realita.online, Selasa, 18/8/2026 – Dugaan manipulasi data penerima bantuan sosial kembali mencuat. Seorang warga Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Widie Intan Wulandari, yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, tiba-tiba tercatat sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Kesra atau BLTS Kesra periode Oktober–Desember 2025.
Padahal, menurut pengakuan Widie, ia tidak pernah menerima dana bantuan tersebut.
Berdasarkan data “Riwayat Bansos” yang diterima redaksi, nama WIDIE INTAN WULANDARI terdaftar menerima BLTS Kesra sebesar Rp900.000. Penyalur bantuan tercatat PT POS dengan status transaksi “Sukses Top up”.
Kasus ini terungkap setelah Widie dipanggil oleh atasannya dan diminta mengembalikan dana ke negara. Sebab, sebagai PPPK, ia tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bansos.
“Faktanya saya tidak pernah terima uang itu sama sekali. Tahu-tahu nama saya muncul di data penerima dan sekarang diminta mengembalikan,” ujar Widie.
Widie melalui Heru Budian Timor tegaskan kasus ini diusut tuntas.
Keluarga kemudian menunjuk Heru Budianto Timor, yang akrab disapa Heru selaku kakak sepupu Widie, untuk mengonfirmasi persoalan ini ke pihak Desa Sukadarma.
Heru menduga ada kelalaian, bahkan kesengajaan dari oknum tertentu dalam pendataan. Ia khawatir nama Widie hanya “dipinjam” agar bantuan bisa dicairkan pihak lain.
“Kami minta ini dibuka seterang-terangnya. Kalau terbukti ada unsur kesengajaan, ada oknum yang memanipulasi data adik saya sebagai penerima bantuan, kami akan membawa persoalan ini ke jalur hukum untuk diproses sesuai aturan dan undang-undang pidana,” tegas Heru.
Lebih lanjut Heru menduga korban tidak hanya Widie. Menurutnya, kasus serupa bisa saja menimpa warga lain, namun banyak yang tidak berani bersuara.
“Dengan kasus yang dialami adik saya, tidak tertutup kemungkinan masyarakat lain juga banyak jadi korban. Entah itu manipulasi data, salah sasaran, ataupun pemotongan bantuan oleh oknum tertentu,” Imbuhnya.
“Masyarakat harus berani melawan ketidakadilan ini. Bagaimana Desa Sukadarma bisa sejahtera kalau masih ada oknum nakal bermain di ranah bansos,” tegas Heru.
Menanggapi hal tersebut, Kaur Kesra Desa Sukadarma, Jaenudin, menyatakan pihaknya akan segera menelusuri dugaan kekeliruan tersebut.
“Secepatnya kita akan melakukan pengecekan, nanti segera saya informasikan kepada yang bersangkutan,” ujar Jaenudin saat dikonfirmasi di Desa Sukadarma.
Kasus ini menjadi catatan penting terkait validasi data penerima bantuan sosial. Keluarga berharap pemerintah daerah segera melakukan verifikasi ulang agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan warga yang tidak berhak maupun yang seharusnya berhak.
