Toba, Sumut
Aksi Damai Aliansi Wartawan Masyarakat “AWAS” terhadap DPRD Kabupaten Toba tersampaikan. Kamis, 04 September 2025.
Hampir seluruh anggota dewan hadir menerima aspirasi dari “AWAS” yang menuntut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Toba yang dipercaya sebagai perpanjangan suara rakyat.
“Fungsi DPRD meliputi legislasi, yaitu membentuk peraturan daerah bersama pemerintah daerah; anggaran, yaitu menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD serta kinerja pemerintah daerah. Fungsi-fungsi ini dijalankan DPRD sebagai perwakilan rakyat untuk memperlancar pembangunan dan memastikan aspirasi masyarakat terpenuhi”
Aliansi Wartawan Masyarakat “AWAS” yang tergabung antara Pers dan Masyakarat hadir untuk mendesak DPRD Kabupaten Toba lakukan keterbukaan informasi publik(KIP) terhadap wartawan dan masyarakat sesuai poin-poin tuntutan.
Adapun delapan poin tuntutan Aspirasi yang disampaikan Aliansi Wartawan Masyarakat “AWAS” di hadapan anggota DPRD Kabupaten Toba, yang diserukan oleh orator Aksi Damai, Sahala Arfan Saragi,S.H., Hardi Sinambela, Natal Napitupulu, James Trafo Sitorus. sesuai delapan poin tuntutan sebagai berikut:
1. Meminta kepada DPRD Kabupaten Toba memberikan secara utuh laporan keterangan pertangungjawaban(LKPJ) Tahun 2021-2024 di kepemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Toba, Ir. Poltak Sitorus/Tonny Simanjuntak,SE, dan Pemerintahan Selanjutnya.
2. Meminta kepada DPRD Kabupaten Toba untuk membuat media center sehingga keterbukaan informasi publik reses kunjungan dan bentuk kegiatan lainnya dapat di akses.
3. Meminta dan transparansi Data Gaji, Tunjangan, Dana Aspirasi seluruh anggota DPRD Kabupaten Toba setiap Tahun.
4. Meminta dan transparansi data alokasi efesiensi anggaran sebesar 51 Milyar Tahun 2025.
5. Meminta dan transparansi data penyaluran dana CSR (TJSL) dan dana CD Perusahaan Lembaga, Instansi kepada DPRD Kabupaten Toba Terutama Masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Toba, Ir. Poltak Sitorus/Tonny Simanjuntak, SE.
6. Meminta DPRD Kabupaten Toba untuk duduk bersama dengan Forkopinda dalam pengelolaan sumber daya minerba demi ekonomi masyakarat dan penambahan PAD Kabupaten Toba.
7. Meminta DPRD Kabupaten Toba untuk memanggil Injourney dalam bentuk rapat dengar pendapat (RDP) tentang transparansi anggaran event international Jetski dan F1H20 sejak tahun 2023-2025.
8. Meminta kepada DPRD Kabupaten Toba agar memberikan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2024/2025.
Selama Aksi Damai berlangsung, Aparat Penegak Hukum Polres Toba dan TNI lakukan pengamanan. Dan acara berlangsung kondusif dan aman.
(Bahri)
