Aceh Tenggara
Wakil Bupati Aceh Tenggara, Heri Al Hilal, menegaskan bahwa sektor infrastruktur menjadi prioritas utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2027 tingkat Kecamatan, di Kecamatan Badar, Jumat (27/2/2026).
Wakil Bupati Aceh Tenggara, Heri Al Hilal, mengatakan bahwa seluruh usulan masyarakat akan menjadi prioritas Pemerintah Daerah untuk direalisasikan secara bertahap. Menurutnya, setiap usulan yang disampaikan dalam Musrenbang merupakan amanah yang harus diperjuangkan bersama.
Ia menyebutkan bahwa usulan Kecamatan Badar masih didominasi pembangunan infrastruktur, selain sektor pertanian dan pendidikan. Ia berharap seluruh program yang diusulkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Semua usulan ini menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah untuk direalisasikan. Ini adalah amanah yang harus kita perjuangkan bersama demi pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Anggota DPRK Aceh Tenggara Dapil V, Abi Hasan, menyampaikan bahwa ia siap mengawali seluruh usulan tersebut hingga ke Musrenbang Kabupaten dan memperjuangkannya dalam pembahasan sidang anggaran di DPRK agar dapat terealisasi sesuai harapan masyarakat.
“Kami siap mengawali usulan masyarakat hingga ke Musrenbang Kabupaten dan memperjuangkannya dalam sidang anggaran DPRK,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Camat Badar, Kasmanuddin, mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat mengusulkan perbaikan infrastruktur, termasuk jalan pertanian yang sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekonomi warga. Ia berharap seluruh usulan tersebut dapat menjadi prioritas dan direalisasikan pada anggaran tahun mendatang.
“Mayoritas masyarakat mengusulkan perbaikan infrastruktur dan jalan pertanian. Kami berharap usulan ini dapat direalisasikan pada tahun berikutnya,” jelasnya.
Musrenbang RKPK Tahun 2027 Kecamatan Badar berlangsung dengan partisipasi Anggota DPRK Dapil V, pejabat eselon II dan eselon III, Forkopimcam Badar, para kepala desa, serta tokoh masyarakat. Forum ini menjadi wadah strategi dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan.
(Erna Malini)
