Dapur MBG di Kapuas Hulu Jadi Sorotan, Warga Minta Bangunan Tak Hanya Kenyang Anggaran, Tapi Juga Kenyang Kualitas

Sumber: Warga Masyarakat Desa Nanga Dua, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu
Sumber: Warga Masyarakat Desa Nanga Dua, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu
banner 468x60

Kapuas Hulu, Kalbar
Pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Nanga Dua, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, tengah menjadi perbincangan masyarakat.

Bukan karena aroma masakan yang sudah mengepul dari dapur program nasional tersebut, melainkan karena munculnya pertanyaan warga terkait kesesuaian material bangunan dengan spesifikasi teknis yang disebut tercantum dalam dokumen perencanaan.

Dalam berbagai diskusi warga, muncul harapan agar bangunan yang nantinya menjadi pusat pelayanan gizi itu tidak hanya berdiri kokoh di atas kertas administrasi, tetapi juga benar-benar kokoh secara fisik di lapangan.

Pelaksana pembangunan, Eko, membantah anggapan bahwa pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai standar. Ia menegaskan pembangunan tetap mengacu pada spesifikasi dan luasan bangunan yang diminta oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kita bangun dapur MBG itu sesuai spesifikasi dan luasan yang diminta BGN pusat,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).

Menurut Eko, penggunaan material tertentu seperti kayu dan bahan lainnya tidak diatur secara rinci oleh BGN. Ia menyebut konstruksi yang dibangun tetap mengedepankan aspek kekuatan dengan memadukan material beton dan kayu.

“Terkait kayu dan bahan lain dalam pembangunan tersebut tidak diatur langsung oleh BGN.Bahkan pembangunan dapur MBG kami juga menggunakan beton,” katanya.

Namun di sisi lain, sejumlah warga mengaku mencermati gambar bestek dan dokumen teknis yang beredar. Dalam dokumen tersebut disebutkan adanya penggunaan material kayu kelas I atau kayu Belian pada beberapa bagian utama konstruksi, mulai dari tiang badan bangunan, balok gelagar induk, pondasi, hingga elemen struktur lainnya.

Baca Juga :  Dugaan Penyerobotan Lahan, Desa Pengkalan Batu Dituding Langgar Batas Wilayah Desa Sungai Nanjung

Di sinilah cerita menjadi menarik. Jika dokumen berbicara tentang kayu kelas I, maka masyarakat berharap realisasinya juga berbicara dalam bahasa yang sama. Sebab dalam dunia konstruksi, kualitas material bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan fondasi kepercayaan publik.

Salah seorang warga, Sumardi, mengatakan masyarakat mempertanyakan kesesuaian material yang digunakan dengan spesifikasi yang tercantum dalam RAB dan gambar kerja.

“Di dalam RAB dan gambar kerja jelas mengutamakan kayu kelas I atau Belian. Tapi kenyataan di lapangan masyarakat melihat kayu yang dipakai diduga tidak sesuai spesifikasi kontrak. Ini yang menjadi pertanyaan warga,” ujarnya.

Menurutnya, apabila benar terdapat perbedaan antara spesifikasi dan pelaksanaan, hal tersebut berpotensi memengaruhi kualitas bangunan dalam jangka panjang. Terlebih, kondisi geografis Kapuas Hulu yang memiliki tingkat kelembapan tinggi dan sebagian wilayah berupa lahan rawa membutuhkan material yang benar-benar sesuai peruntukan.

“Kalau bangunan pemerintah, apalagi program nasional seperti MBG, seharusnya kualitas material benar-benar diperhatikan. Jangan sampai pekerjaan terkesan asal jadi,” tegasnya.

Publik menilai bangunan pelayanan gizi idealnya tidak mengalami “diet spesifikasi”. Jika dalam perencanaan tertulis material premium, maka masyarakat berharap yang hadir di lapangan juga memiliki kualitas yang sepadan.

Baca Juga :  Rekonstruksi Jalan Durian–Pasak piang Diduga Sarat Pelanggaran Teknis, Publik Pertanyakan Komitmen PUPR Kubu Raya

Sebab, yang akan diuji nantinya bukan hanya laporan progres, melainkan ketahanan bangunan menghadapi waktu, cuaca, dan penggunaan sehari-hari.

Sementara itu, pihak pelaksana menyatakan proyek masih dalam tahap penyelesaian akhir. Progres pekerjaan disebut telah mencapai sekitar 90 persen dan saat ini memasuki tahap finishing.

“Sekarang masih tahap finishing seperti tangga dan instalasi listrik,” kata Eko.

Masyarakat berharap Badan Gizi Nasional maupun instansi teknis terkait dapat melakukan verifikasi dan pemeriksaan langsung terhadap kualitas pekerjaan serta kesesuaian material yang digunakan.

Baca Juga :  Depok Tambah 49 Sekolah Swasta Gratis untuk Siswa SMP, Total 83 Sekolah Digratiskan

Langkah tersebut dinilai penting agar tidak muncul perbedaan persepsi antara dokumen perencanaan, pelaksanaan di lapangan, dan harapan publik.

Pada akhirnya, warga berharap dapur MBG yang dibangun benar-benar menjadi simbol keberhasilan program peningkatan gizi masyarakat. Sebab, bangunan yang baik bukan hanya terlihat selesai saat diresmikan, tetapi juga mampu bertahan dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Pos terkait