Mempawah, Kalbar – Realita.Online //
Seruan keras untuk penegakan hukum yang tegas dan bebas dari intervensi politik kembali menggema di Kalimantan Barat. Aliansi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menegaskan tuntutannya agar penanganan dugaan kasus korupsi di Kabupaten Mempawah segera diusut hingga tuntas. Pernyataan sikap ini rencananya akan disampaikan secara terbuka pada aksi yang digelar di Bundaran Tugu Degulis Untan, Kota Pontianak, pada 2 Juni 2025.
Dalam pernyataan yang beredar melalui WhatsApp dan media sosial, aliansi menyoroti dua hal utama: lambannya pengusutan kasus korupsi yang melibatkan instansi publik di Kabupaten Mempawah, serta adanya indikasi bahwa sejumlah aktor kunci justru berupaya berlindung di balik partai politik untuk menghindari jerat hukum.
“Kami menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan untuk menangkap aktor intelektual di balik skandal korupsi di Kabupaten Mempawah. Sudah terlalu lama publik hanya disuguhi drama hukum yang menyasar bawahan, sementara pengendali utamanya tak tersentuh,” tegas juru bicara Aliansi Masyarakat Sipil Anti Korupsi.
Tak hanya mendesak KPK, aliansi ini juga menuntut Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) segera menuntaskan pengusutan dugaan korupsi di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah. Mereka menilai proses hukum atas kasus ini cenderung stagnan dan minim transparansi.
Lebih jauh, dalam sikap politik yang cukup berani, aliansi menyatakan dukungan terhadap visi antikorupsi Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Mereka menilai komitmen Prabowo dalam pemberantasan korupsi menjadi salah satu pilar penting untuk pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Namun, aliansi juga mengkritisi munculnya dugaan praktik perlindungan politik terhadap pelaku korupsi, termasuk individu yang baru saja bergabung ke Partai Gerindra.
“Kami mendukung penuh visi antikorupsi Presiden Prabowo. Namun kami juga mengingatkan bahwa tidak boleh ada ruang berlindung bagi kader Gerindra sekalipun, apalagi jika masuk hanya untuk menghindari jerat hukum,” ujar aliansi.
Aliansi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mengingatkan seluruh elemen bangsa, terutama aparat penegak hukum dan partai politik, untuk tidak memberikan ruang kompromi bagi pelaku korupsi. Mereka menekankan bahwa pemberantasan korupsi adalah kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, dan harus dilaksanakan tanpa pandang bulu.
Pernyataan ini disambut luas oleh masyarakat sipil Kalimantan Barat, menjadi alarm bagi lembaga penegak hukum agar tidak membiarkan praktik impunitas terus berlangsung.
( Najib )
Laporan: Adi NR
Sumber: Investigasi Masyarakat Sipil
