Kapuas Hulu , Kalbar
Proyek pembangunan irigasi di Desa Tekalong, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, kembali menjadi sorotan warga. Irigasi yang dibangun menggunakan anggaran ratusan juta rupiah tersebut diduga tidak pernah memberikan manfaat dan kini tampak terbengkalai tanpa pemeliharaan.(16/11)
Sejumlah warga Desa Tekalong mengungkapkan bahwa sejak selesai dibangun, irigasi tersebut tidak pernah berfungsi maksimal. Kondisinya kini dipenuhi semak belukar, beberapa bagian konstruksi mengalami kerusakan, dan aliran air tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Sayang sekali anggaran besar, tapi hasilnya tidak bisa kami manfaatkan. Dari awal memang sudah terlihat pembangunannya tidak maksimal,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Informasi awal menyebutkan bahwa irigasi ini merupakan program pemerintah untuk mendukung sektor pertanian setempat. Namun hingga kini, masyarakat mengaku tidak melihat manfaat berarti dari proyek tersebut.
Klarifikasi dari Pihak Pelaksana Proyek
Untuk menjaga keberimbangan informasi sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi menghubungi pihak pelaksana proyek guna meminta penjelasan.
Pihak pelaksana menerangkan bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan pada tahun 2016 dan telah melalui proses serah terima resmi, termasuk pengawasan dari kejaksaan pada masa itu.
“Oh bro, itu tahun 2016, dan sudah ada serah terima waktu selesai. Waktu itu kita juga dalam pengawasan kejaksaan, dan mereka pun ikut pemeriksaan ke lapangan,” ungkap pemegang proyek.
Ia menambahkan bahwa kerusakan yang terlihat saat ini bisa saja terjadi akibat faktor alam. “Rusaknya tahun berapa aku pun nggak tau. Waktu itu ada air pasang besar,” jelasnya.
Warga Dorong Pemeriksaan Ulang
Meski telah ada klarifikasi, warga tetap berharap instansi teknis seperti Dinas PUPR, Inspektorat, dan APIP Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pemeriksaan ulang terhadap proyek tersebut. Mereka menilai perlunya audit fisik dan pengecekan dokumen apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian spesifikasi.
Warga juga meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan anggaran, meski semua dugaan tersebut harus dibuktikan melalui mekanisme pemeriksaan resmi.
