11 Tahun Terbengkalai, Warga Desa Sepuk Laut Berterimakasih Pada Wakil Ketua 1 DPRD Kubu Raya

banner 468x60

 

Kubu Raya, KalbarRealita.Online // Mediasi antara masyarakat Desa Sepuk Laut dengan pihak PT. Punggur Alam Lestari (PT. AL) akhirnya digelar pada Rabu, 9 Juli 2025 mendapat dukungan Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kubu Raya, Zulkarnain.

Bacaan Lainnya
Baca Juga :  Guna Meningkatkan Budaya Kerja Positif PT Pelindo Multi Terminal Dorong Transformasi Lewat Penguatan SDM

Dalam forum mediasi tersebut, sebanyak 800 kepala keluarga menyampaikan aspirasi keras soal terbengkalainya kewajiban kebun plasma sawit yang dijanjikan perusahaan sejak lebih dari satu dekade lalu. Warga menyatakan bahwa selama 11 tahun, tidak ada manfaat nyata yang mereka rasakan dari hak plasma yang seharusnya mereka terima berdasarkan prinsip pembagian 20% dari Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.

Mustafa, S.H., M.H., selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kubu Raya, menegaskan bahwa PT PAL harus memenuhi tanggung jawab sosialnya. “Selayaknya PT Punggur Alam Lestari memberikan kompensasi plasma sawit secara adil dan merata kepada masyarakat Sepuk Laut. Itu amanah konstitusi dan regulasi agraria yang berlaku,” tegasnya.

Baca Juga :  Mall Living Plaza Diduga Tak Kantongi Izin, Pengamat: Pemda Abai, Warga Terancam Banjir

Zulkarnain, yang hadir langsung dalam mediasi, menyatakan komitmennya untuk mengawal penyelesaian ini hingga tuntas. “Kami tidak ingin konflik agraria seperti ini terus berulang. Saya akan perjuangkan aspirasi warga sepanjang tidak melanggar hukum dan tetap menjunjung tinggi keadilan sosial,” ujarnya.

Baca Juga :  Warga Sepuk Laut Tolak Kompensasi PT PAL: Tuntut Hak Plasma Sesuai HGU 2014, Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan

Ia menambahkan bahwa hasil mediasi ini sudah final, dan dalam waktu sepekan ke depan harus mulai ditindaklanjuti oleh instansi teknis terkait. “Jangan ada lagi penundaan. Ini soal hak hidup dan masa depan masyarakat desa,” tandas Zulkarnain.

Mediasi ini menandai titik penting perjuangan warga dalam menuntut keadilan agraria di tengah menjamurnya investasi sawit di Kalimantan Barat. Diharapkan langkah ini menjadi model penyelesaian damai berbasis musyawarah namun tetap berlandaskan hukum.

( Tim – Red )

Pos terkait