Kubu Raya, Kalbar
Di tengah semangat pembangunan yang kerap menghiasi baliho dan pidato seremonial, warga Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, justru dihadapkan pada kenyataan yang lebih membumi: jembatan penghubung antar desa roboh, sementara harapan masyarakat masih dipaksa berdiri sendiri.
Jembatan yang selama ini menjadi urat nadi aktivitas warga kini tak lagi dapat digunakan.
Padahal, akses tersebut merupakan jalur utama masyarakat untuk membawa hasil pertanian dan perkebunan menuju pusat perdagangan maupun akses menuju kota.
Akibatnya, aktivitas ekonomi warga ikut tersendat, seolah roda perekonomian pedesaan harus berhenti menunggu keputusan rapat dan lembar disposisi.
Warga mengaku kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari. Bukan hanya petani yang terdampak, namun juga para pedagang dan masyarakat umum yang selama ini menggantungkan mobilitas pada jembatan tersebut.
Di desa, robohnya satu jembatan bukan sekadar soal kayu atau beton yang runtuh, melainkan tentang terputusnya akses hidup masyarakat.
Ironisnya, masyarakat menilai persoalan infrastruktur kerap menjadi tema utama saat musim politik tiba. Janji pembangunan terdengar lantang saat kampanye, namun setelah pesta demokrasi usai, sebagian warga merasa harus kembali akrab dengan jalan rusak, jembatan rapuh, dan penantian panjang bernama “anggaran belum tersedia.”
Kini warga berharap Pemerintah Kabupaten Kubu Raya maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera mengambil langkah nyata. Harapan itu ditujukan kepada Bupati Kubu Raya, Sujiwo, serta Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, agar segera menindaklanjuti kondisi tersebut melalui pembangunan baru ataupun perbaikan darurat.
Menurut sejumlah warga, jembatan tersebut bukan hanya penghubung antar wilayah, tetapi juga penopang utama roda ekonomi masyarakat desa. Mereka berharap pembangunan infrastruktur tidak hanya berhenti sebagai bahan pidato, melainkan benar-benar hadir dalam bentuk yang bisa dilalui masyarakat tanpa rasa khawatir.
Di sisi lain, masyarakat juga berharap pemerintah tidak menunggu kondisi semakin parah sebelum bertindak. Sebab bagi warga pedesaan, waktu bukan hanya soal jam kerja, tetapi soal hasil panen yang harus dijual, kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi, dan anak-anak yang tetap harus berangkat sekolah meski akses semakin sulit.
