Jakarta, Realita.OnLine – (6 Juli 2025), Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Juliyatmono, mengusulkan agar sekolah kedinasan tidak lagi diberikan secara gratis maupun menjamin lulusannya langsung menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto pada Rabu (2/7).
“Saya punya gagasan, sambil menghitung revisi UU Sisdiknas ke depan, bagaimana sekolah kedinasan tetap ada, tapi terbuka untuk semua dan dibiayai secara mandiri oleh masyarakat,” kata Juliyatmono, dikutip dari siaran YouTube TV Parlemen, Jumat (4/7).
Ia menyarankan sistem pembiayaan sekolah kedinasan dibuat seperti perguruan tinggi lainnya, yakni berbayar dan bersaing secara terbuka. Setelah lulus, mahasiswa tetap harus mengikuti seleksi CPNS seperti masyarakat umum.
“Kalau dia mau masuk IPDN, ya proses seleksinya ketat dan tetap bayar. Lalu saat ikut CPNS, ya ikut seleksi seperti yang lain,” lanjutnya.
Juliyatmono menilai sistem yang ada saat ini menciptakan kesan eksklusif di kalangan lulusan sekolah kedinasan. Ia menyebut adanya pembentukan korsa atau solidaritas internal yang berlebihan sehingga sulit berbaur dengan pegawai dari latar belakang lain.
“Sering merasa paling jago, paling unggul. Padahal biaya sekolahnya tidak murah dan ditanggung sepenuhnya oleh negara dari mandatory spending 20 persen APBN,” tegasnya.
Karena itu, ia mengusulkan agar ke depan sekolah kedinasan membuka akses lebih luas bagi masyarakat, tanpa jaminan otomatis menjadi CPNS.
“Ini masih sebatas gagasan. Butuh kajian mendalam agar bisa diterima semua pihak pada waktunya nanti,” pungkas Juliyatmono.
